Kala Prabowo hingga Puan Gagal Redam Amarah Massa

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa daerah berujung pada kericuhan. Bahkan, beberapa orang dari massa aksi harus meregang nyawa karena bentrok dengan aparat kepolisian.

Di Jakarta, demonstran bertahan di beberapa titik hingga Sabtu dini hari. Mereka merusak dan membakar sejumlah fasilitas publik seperti halte Transjakarta dan gerbang tol. Kemarahan massa aksi terus meluap karena tuntutan yang tidak dipenuhi pemerintah dan DPR RI.

Ribuan massa yang berasal dari beberapa kalangan pada Jumat (29/8/2025) membawa beberapa tuntutan di antaranya soal gaji dan tunjangan tinggi anggota dewan, solidaritas untuk ojol yang dilindas Brimob, pengesahan RUU Perampasan Asset, hingga kenaikan UMP buruh 2026.

Merespons aksi yang semakin tidak terkontrol, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya memberikan pernyataan resmi.

Dalam keterangan pers di Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025), Prabowo menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap petugas yang terbukti bertindak berlebihan.

“Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Presiden Ke-8 RI itu pun memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran dalam tindakan aparat, sanksi keras akan dijatuhkan tanpa kompromi.

“Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas. Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum,” tegasnya.

Meski demikian, Kepala negara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kerusuhan.

“Ada unsur-unsur yang ingin huru-hara, yang ingin chaos. Itu tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan bangsa kita,” katanya.

Sementara itu, dalam keterangannya, Puan meminta maaf atas kinerja DPR yang belum maksimal. 

"Kami meminta maaf apabila belum menjalankan tugas kami sepenuhnya sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat," kata Puan dalam keterangan singkatnya.

Dia juga menyoroti insiden tragis dalam aksi demo pada Kamis (28/8/2025) malam yang berujung menewaskan salah satu pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) karena dilindas oleh mobil rantis Brimob.

Terkait insiden tersebut, Puan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum Affan.

"Semoga amal ibadahnya diterima Allah swt dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya dan diberi ketabahan oleh Allah SWT," ujarnya.

Dia pun mendesak pihak kepolisian, khususnya Kapolri dan jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi.

DPR akan ikut mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dialami oleh peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasi.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara.

"Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi," tuturnya.

Minta Maaf Baik, Penuhi Aspirasi Lebih Baik

Pengamat politik menghargai dan menilai permintaan maaf dari para pejabat, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani, sudah tepat. Namun, tetap mendorong adanya reformasi di kepolisian maupun pernyataan yang dapat menenangkan demonstran.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengapresiasi sikap politik Prabowo dan Puan. Sayangnya dalam konteks Puan, dinilai sangat terlambat.

“Tapi kalau perbandingannya tidak sama sekali, ya lebih baik. Karena yang menjadi soal kan DPR secara institusi. Kemana Puan selama 3 hari? Kenapa lebih dahulu Prabowo [yang meminta maaf]” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/8/2025).

Dirinya pun menyayangkan sikap Puan, yang pada akhirnya memunculkan korban jiwa, karena DPR abai dengan aspirasi masyarakat.

Agung melihat DPR abai soal cara berkomunikasi yang baik dengan publik, sehingga bahasa arogan itu tidak muncul ketika kritik itu hadir. Untuk itu, perlu tindakan dan kebijakan yang konkret.

“Kata maaf aja gak cukup dari Mba Puan dan DPR harus hadir secara institusional. Saya menunggu misalnya tunjangan rumah dibatalkan atau ditunda atau disesuaikan,” lanjutnya.

Perlu juga langkah komprehensif sehingga tidak ada lagi kesalahan dari para anggota DPR yang menyakiti hari rakyat. Agung memandang, anggota cenderung mengikuti sikap dari pimpinan. Apabila sang pemimpin tidak jelas, bagaimana dengan anggotanya?

Sementara dalam hal Prabowo, Agung mengatakan bahwa reformasi Kepolisian RI sangat mendesak.

“Tidak ada salahnya mempertimbangkan untuk mengganti Kapolri beserta jajaran petinggi perwiranya yang memang harus bertanggung jawab atas meninggalnya Affan,” lanjut Agung.

Pasalnya, hal tersebut bagian dari preseden bahwa komitmen pemerintah bukan hanya sebatas case by case, di mana korban sudah jatuh, tetapi bagaimana kepolisian bisa tereformasi dengan maksimal.

Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang permintaan maaf para pejabat sudah tepat. Di mana pemerintah dan DPR turut berjanji akan menindaklanjuti permintaan demonstran.

“Kenapa demo belum reda? Sepertinya demonstran masih marah karena kawan Ojol meninggal karena terlindas atau dilindas. Itu yang bikin solidaritas demonstrasi bermunculan di mana-mana Demonstran tak terima ada nyawa warga negara yang meninggal,” tuturnya kepada Bisnis.

Menurutnya, satu-satunya cara untuk merendam emosi para demonstran adalah dengan memenuhi semua tuntutan yang dilayangkan dalam demo-demo yang sudah dilakukan.