Pro-Kontra Urgensi Proyek Revisi Sejarah Nasional Indonesia, Mengapa Harus Dikebut?

Proyek revisi sejarah nasional Indonesia (SNI) menuai pro dan kontra antara sejumlah tokoh dengan pemerintah selaku penggagas rencana tersebut.
Akbar Evandio,Annisa Nurul Amara
Kamis, 22 Mei 2025 | 07:30
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon saat tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon saat tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Proyek Revisi Sejarah Fadli Zon

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan pemerintah tengah menargetkan upaya revisi atau penulisan ulang sejarah nasional Indonesia (SNI) rampung pada Agustus 2025.

Dia menuturkan, revisi SNI itu adalah bagian dari persiapan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa proses penulisan ini akan menjadi pembaruan dari buku sejarah terakhir yang diterbitkan pada 2012, Indonesia Dalam Arus Sejarah, serta melanjutkan warisan karya sebelumnya yakni Sejarah Nasional Indonesia dari era 1980-an.

“Kita melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya, untuk punya kompetensi untuk menulis dan juga melakukan editing di dalam buku itu," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, proses ini bukan hanya sekadar menulis ulang, tetapi juga menyesuaikan dengan temuan-temuan terbaru di bidang sejarah, termasuk dari masa prasejarah hingga perkembangan politik kontemporer.

“Ada banyak temuan-temuan misalnya di era prasejarah, dan juga penambahan-penambahan pada masa pemerintahan yang lalu dan sebagainya. Ya semua yang perlu di update, kita update. Misalnya periode terakhir itu periode sebelum Pak SBY kalau nggak salah. Nanti tentu ditambahkan," jelas Fadli.

Terkait periode-periode sensitif seperti 1965, 1998, atau masa Reformasi, Fadli menegaskan bahwa pembaruan sejarah tidak dimaksudkan untuk menghapus atau memutarbalikkan fakta sejarah.

“Kalau 65 kan udah jelas saya kira, apalagi yang mau ditambahkan ya. Artinya sudah menjadi formal history dari dulunya ya periode itu sudah ada. 98 juga kan waktu itu sudah ditulis juga oleh Indonesia Dalam Arus Sejarah, nanti kita lihat," tegasnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro